Keluhan Aktivis Pendidikan Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat
Aktivis pendidikan, guru, dan orang tua siswa di Jawa Barat mengeluhkan berbagai masalah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam aksi yang dilakukan di depan Gedung DPRD Jabar, mereka menyampaikan lima poin pernyataan sikap yang menuntut penanganan serius terhadap dugaan keracunan yang menimpa ribuan siswa.
Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Iwan Hermawan, menyebutkan bahwa jumlah siswa yang terkena keracunan akibat MBG mencapai 5.000 orang. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa kasus keracunan ini terjadi di 10 kota/kabupaten dengan 20 laporan kejadian. Namun, Iwan merasa heran karena tidak ada transparansi dari aparat terkait dalam menjelaskan modus pelaku maupun penyebabnya.
Menurut Iwan, keracunan tersebut merupakan bentuk kelalaian yang harus diusut agar tidak terulang kembali. Ia menilai hal ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan hak asasi manusia. "Kami memohon kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut pelaku-pelakunya," ujarnya.
Selain itu, aktivis pendidikan ini juga memprotes tindakan guru yang diminta mencicipi menu MBG sebelum dibagikan kepada siswa. Iwan menilai bahwa hal ini tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Menurutnya, seharusnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melakukan pengujian makanan tersebut.
Iwan khawatir dampak jangka panjang dari keracunan MBG dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental para siswa. "Bisa saja keracunan itu menyebabkan gangguan otak atau penyakit lain di masa depan. Bayangkan jika anak-anak ini mengalami cacat secara mental atau fisik gara-gara MBG, siapa yang bertanggung jawab?" tanyanya.
Sejumlah forum seperti Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jabar, FAGI Jabar, dan Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat mendesak evaluasi terhadap program MBG. Mereka menilai program ini tidak tepat sasaran dan justru menambah beban kerja tenaga pendidik.
Iwan mengusulkan agar program MBG diubah menjadi bantuan uang tunai kepada orang tua siswa. "Nominal Rp15.000 cukup untuk masyarakat tidak mampu dalam mempersiapkan makanan anaknya. Namun, harus ada pengawasan dari sekolah terkait jenis makanan yang dibawa," ujarnya.
Iwan juga menyoroti bahwa beberapa daerah memaksakan guru untuk mencicipi makanan sebelum diberikan kepada siswa. Hal ini menimbulkan risiko keracunan bagi guru. Contohnya, seorang guru di Desa Sarampad, Kabupaten Cianjur, mengalami mual dan muntah setelah diinstruksikan oleh oknum SPPG untuk mencicipi makanan terlebih dahulu.
Berikut lima poin pernyataan sikap aktivis pendidikan di Jabar:
- Mendesak Aparat Penegak Hukum untuk mengusut penyebab keracunan MBG di Jawa Barat.
- Memohon Kepada Gubernur Jawa Barat untuk menghentikan sementara MBG dan mengalihkan uang MBG kepada orang tua siswa dengan pengawasan pihak sekolah.
- Protes keras terhadap pejabat yang menginstruksikan guru untuk mencicipi MBG sebelum diberikan kepada siswa, sehingga terjadi keracunan pada seorang guru SD di Kabupaten Cianjur.
- Merekomendasikan MBG hanya diberikan kepada siswa dari kalangan keluarga tidak mampu karena siswa dari keluarga mampu sudah cukup menerima gizi dari keluarga mereka.
- Merekomendasikan ke depan MBG dikelola oleh kantin sekolah atau warung nasi sekitar sekolah sehingga dapat membantu usaha masyarakat kecil.
0 Komentar untuk "5 Poin Sikap Aktivis dan Orang Tua Soal MBG di Jabar"