Organisasi Pendidikan Jawa Barat Minta MBG Dihentikan, Jangan Intimidasi Siswa dan Guru

Penolakan terhadap Program Makanan Bergizi Gratis di Jawa Barat

Banyak pihak mengecam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi sorotan setelah menimbulkan banyak korban keracunan. Organisasi pendidikan di Jawa Barat, termasuk Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Forum Orangtua Siswa (Fortusis), dan Persatuan Purnabhakti Pendidik Indonesia (P3I), menyatakan sikap untuk menghentikan sementara pelaksanaan program tersebut.

Ketua FAGI Jawa Barat, Agus Setia Mulyadi, mengungkapkan bahwa para guru merasa kecewa dengan cara pemerintah yang menganggap jumlah korban keracunan sebagai hal yang tidak signifikan. Di Kabupaten Cianjur, seorang guru bahkan mengalami keracunan setelah diminta mencicipi menu MBG oleh oknum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan bahwa satu orang korban tetaplah korban, dan tidak boleh dianggap remeh.

Agus juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan MBG terdapat tindakan intimidasi yang tidak sehat. Beberapa siswa dipanggil oleh guru BK karena membagikan informasi tentang masalah MBG di media sosial. Bahkan, ada siswa yang dipaksa menandatangani perjanjian agar tidak mempublikasikan isu terkait program ini. FAGI menuntut agar pihak terkait berhenti melakukan tindakan intimidasi terhadap siswa dan guru.

Selain itu, Agus menyoroti bahwa tugas utama guru adalah mencerdaskan murid, bukan menjadi operator atau tenaga pelaksana MBG. Ia menilai bahwa pengelolaan MBG di sekolah merupakan tugas tambahan yang tidak dihargai secara layak. Ditambah lagi, anggaran pendidikan dinilai terganggu akibat dana MBG yang dialokasikan.

Dari sisi orang tua siswa, Ketua Fortusis Jawa Barat, Dwi Soebawanto, menyatakan bahwa MBG dianggap sebagai euforia politik yang belum terselesaikan selama masa kampanye. Selain meminta penghentian sementara, Fortusis juga ingin pemerintah mengusut kelalaian yang menyebabkan keracunan.

Tatang Sunendar dari P3I menilai bahwa tidak ada proses penjaminan mutu saat pelaksanaan MBG. Ia juga menyebutkan bahwa sasaran program ini kurang tepat, karena banyak siswa dari kalangan tertentu yang tidak mau mengkonsumsi MBG. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan sekolah mana yang layak menerima program ini.

Berikut beberapa poin penting dari pernyataan sikap FAGI, Fortusis, dan P3I:

Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut penyebab keracunan MBG di Jawa Barat.
Memohon kepada Gubernur Jawa Barat untuk menghentikan sementara MBG dan mengalihkan dana MBG kepada orangtua siswa dengan pengawasan pihak sekolah.
Menyampaikan protes keras terhadap pejabat yang memerintahkan guru mencicipi MBG sebelum diberikan kepada siswa, sehingga terjadi keracunan pada seorang guru SD di Kabupaten Cianjur.
Merekomendasikan bahwa MBG hanya diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu, karena siswa dari keluarga mampu sudah cukup mendapatkan gizi dari keluarga mereka.
Menyarankan agar MBG dikelola oleh kantin sekolah atau warung nasi di sekitar sekolah, sehingga dapat membantu usaha masyarakat kecil.