Belajar dari Kasus Keracunan MBG, BGN Terapkan 10 Strategi Pemecah Masalah!

Peristiwa Keracunan Massal di Pamekasan dan Upaya BGN untuk Meningkatkan Kualitas Program MBG

Beberapa waktu lalu, terjadi kasus keracunan yang menimpa 37 siswa di Pamekasan, Jawa Timur, setelah mengonsumsi paket makanan bergizi gratis (MBG) pada bulan September hingga Oktober 2025. Kejadian ini menarik perhatian khusus dari Bergizi Nasional (BGN), yang merupakan penyelenggara program MBG. Sebagai respons, BGN melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait kebersihan pangan.

Evaluasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada 1.000 penjamah pangan SPPG di Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 18-19 Oktober 2025. KTU Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Ainun Marifah, menjelaskan bahwa Bimtek ini merupakan bagian dari upaya BGN dalam memastikan program MBG bebas dari kontaminasi atau kerusakan pangan dengan prinsip zero case.

"Ini adalah implementasi rencana kerja BGN 2025 sekaligus upaya serius untuk mewujudkan dan meningkatkan kompetensi serta keterampilan para penjamah makanan di SPPG dalam pelayanan MBG," ujar Ainun pada Senin (20/10).

Untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal, BGN akan melakukan rapid test food secara berkala oleh Balai POM. Dalam bimtek tersebut, Ainun juga menyebutkan adanya sepuluh strategi yang diterapkan BGN guna meningkatkan kualitas MBG. Strategi-strategi ini mencakup aspek teknis, manajerial, dan kualitas pelayanan.

Berikut adalah sepuluh strategi utama yang diterapkan:

1. Penempatan 5.000 Chef profesional dari Indonesian Chef Association (ICA) di SPPG baru untuk mentransfer pengetahuan tentang pengolahan makanan bergizi dan aman.
2. Pelaksanaan rapid test food berkala oleh Balai POM guna memastikan keamanan pangan.
3. Penerapan wajib Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk setiap SPPG.
4. Penggunaan platform LMS Plataran Sehat Kementerian Kesehatan untuk pembelajaran daring bagi pelaksana tenaga.
5. Penggunaan air bersih berstandar kesehatan serta sterilisasi alat makan dengan panas udara 80°C.
6. Penambahan tenaga ahli gizi agar pendampingan gizi lebih optimal.
7. Penerapan sertifikasi halal untuk memastikan kepatuhan nilai-nilai agama.
8. Pemasangan CCTV di dapur SPPG untuk menjamin transparansi dan pengawasan proses produksi.
9. Kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) sebagai dasar tata kelola layanan yang profesional dan akuntabel.
10. Penguatan edukasi dan monitoring berkelanjutan untuk menjaga mutu pelayanan MBG.

Di sisi lain, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Nurjaeni, menekankan bahwa tugas penjamah tidak hanya sebatas pada teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menyediakan asupan nutrisi bagi generasi penerus bangsa.

“Dari dapur SPPG inilah kami menyiapkan generasi yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Maka kami berharap terbentuk jaringan penjamah makanan yang kompeten, beretika, dan berdedikasi,” pungkas Nurjaeni.